Bangkalan -|| Anggota DPD Bangkalan, bersama Abdul Halim dan jajaran BNPM, melayangkan kecaman keras terhadap dugaan praktik oplosan BBM jenis Pertalite yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Mereka menilai Pertamina, khususnya unit pengelola di Desa Sebeneh, gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik secara profesional.
Abdul Halim menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar. Laporan tersebut mencakup dugaan pencampuran Pertamax dengan Pertalite, hingga keluhan terbaru mengenai motor yang mogok akibat dugaan campuran metanol dalam Pertalite. "Siapa yang bertanggung jawab jika kendaraan masyarakat, baik motor maupun mobil, mengalami kerusakan? Masyarakat menuntut keadilan," tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Halim menyoroti insiden konflik di Sampang yang dipicu oleh masalah barcode SPBU dan berujung pada tindakan pembacokan. "Ini sangat memprihatinkan. Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara, seharusnya hadir memberikan rasa aman, mengutamakan pelayanan persuasif, dan melindungi kepentingan rakyat, bukan justru menimbulkan keresahan."
BNPM mempertanyakan mengapa permasalahan ini kerap terjadi di wilayah Jawa Timur. "Apakah ini bukti ketidakmampuan manajemen Pertamina di wilayah ini? Jika demikian, Bupati Bangkalan bersama lembaga terkait harus segera turun tangan melakukan investigasi langsung di Pertamina Sebeneh."
Sebagai bentuk sikap tegas, BNPM mendesak agar pimpinan Pertamina wilayah Jawa Timur dicopot dari jabatannya apabila terbukti gagal menjalankan tugas dan standar layanan publik yang telah ditetapkan.
Kecaman ini menjadi sorotan tajam terhadap kinerja Pertamina dalam mengawasi kualitas BBM dan memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. BNPM menuntut tindakan tegas dan investigasi mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan praktik oplosan Pertalite ini.
(Team)
dibaca
