Sampang-|| BLT Kesra adalah program bantuan langsung tunai dari pemerintah Indonesia. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah
Pasal 17 ayat (1) Permensos 1/2019 menyebutkan:
Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial
Ketentuan bantuan ini diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Kementerian Sosial RI (Kemensos) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada versi terbarunya disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di periode 2025 ini, BLT Kesra disalurkan sebagai bantuan bulanan sebesar Rp300.000 selama tiga bulan berturut-turut yaitu Oktober, November, dan Desember. Total jumlah bantuan yang akan diterima per keluarga adalah sebesar Rp900.000.
Beda hal nya yang terjadi dengan di pulau garam Sampang, Desa Kamundung, kecamatan Omben kini menjadi sorotan setelah Program Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra senilai Rp900 ribu per keluarga yang disalurkan melalui PT Pos diduga banyak tidak tepat sasaran. Bantuan yang seharusnya menjadi pijakan bagi warga miskin justru mencuat karena masalah penyaluran yang memprihatinkan.
Juhairiyah, aktivis senior di Kecamatan Omben, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Bantuan yang semestinya menyasar warga kurang mampu, katanya, ternyata berjalan terbalik dalam kenyataan lapangan. Kecewa tersebut tidak hanya pribadi, tapi juga mewakili harapan banyak warga yang merasa terabaikan.
Banyak warga yang hidupnya serba kekurangan, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tinggal di rumah-rumah sederhana, tidak terdaftar sebagai penerima BLTS Kesra. Mereka yang seharusnya menjadi prioritas justru terlewatkan, sementara yang lain mendapatkan yang seharusnya bukan milik mereka.
"Sebaliknya, ada keluarga yang memiliki motor, warung, dan usaha cukup, tapi justru menerima bantuan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Kemensos RI," ungkap Juhairiyah dengan nada frustrasi. Kata-katanya mengungkapkan rasa tidak adil yang terasa akut di tengah masyarakat.
Menurut Juhairiyah, ketidaktepatan sasaran ini bukan hanya masalah administratif semata. Ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar pihak yang seharusnya memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan. Tanpa pengawasan yang ketat, celah untuk kesalahan bahkan penyalahgunaan akan selalu terbuka.
"Kami sudah berulang kali mengingatkan perangkat desa dan petugas lapangan untuk melakukan verifikasi ulang. Namun, sepertinya ada oknum yang sengaja menutup mata," katanya. Peringatan yang berulang tidak mendapatkan tanggapan yang memadai, membuat situasi semakin memburuk.
"Ini bukan sekadar uang, tapi harapan hidup bagi warga miskin yang terabaikan," tegas Juhairiyah. Bantuan yang seharusnya menyelamatkan malah menjadi sumber kecewa, karena tidak sampai ke yang benar-benar membutuhkannya.
Juhairiyah juga menambahkan hal tersebut tidak sesuai harapan karena warga kaya masih menerima bantuan, sedangkan yang miskin di singkirkan oleh PJ Farit Desa Kamundung.
Masalah penyaluran BLTS Kesra di Desa Kamundung menjadi tanda bahaya tentang lemahnya sistem pengelolaan bantuan sosial di tingkat desa. Tanpa perbaikan segera pada seleksi penerima dan pengawasan, harapan warga miskin untuk mendapatkan dukungan yang layak akan terus terjebak dalam ketidakpastian.
(Team)
dibaca
