Surabaya, 2 September 2025 – Aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh gerakan Rakyat Jawa Timur Menggugat resmi ditunda. Keputusan ini diambil menyusul situasi demonstrasi di Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia yang berujung ricuh dan menimbulkan korban jiwa.
Awalnya, aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi dijadwalkan pada Rabu, 3 September 2025, dengan perkiraan ribuan massa dari seluruh Jawa Timur akan berpartisipasi.
Sebelumnya, Acek Kusuma dan koordinator lapangan lainnya, termasuk M Sholeh dan Murfik, telah mendirikan posko Rakyat Jawa Timur Menggugat di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, sejak Kamis malam, 21 Agustus 2025.
"Pendirian posko ini bertujuan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, serta wadah bagi warga yang ingin menyumbangkan makanan, minuman, air mineral, hingga donasi uang tunai," ujar Acek Kusuma, salah satu koordinator lapangan Rakyat Jawa Timur Menggugat, pada Senin malam, 1 September 2025.
Menurut Acek Kusuma, penundaan ini mempertimbangkan kondisi Kota Surabaya yang saat ini sedang bergejolak. Jika situasi sudah membaik, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan koordinator di setiap daerah untuk kembali menggelar unjuk rasa terhadap Gubernur Jawa Timur.
"Situasi sedang tidak kondusif, terlebih saat ini sedang darurat militer. Jadi, mulai malam ini, saya nyatakan rencana unjuk rasa di kantor Grahadi Surabaya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," tegasnya.
Aktivis asal Kabupaten Bangkalan tersebut mengungkapkan kekhawatirannya jika aksi unjuk rasa dipaksakan di tengah gejolak demonstrasi di berbagai wilayah. Ia menekankan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah aksi damai.
"Pada intinya, aksi ini tidak batal. Kami berharap situasi di Surabaya khususnya, dan Indonesia pada umumnya, segera aman dan damai, sehingga kami dapat kembali menyuarakan keresahan rakyat Jawa Timur," pungkasnya.
Berikut adalah tuntutan Rakyat Jawa Timur Menggugat terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa:
1. Usut tuntas dugaan korupsi dana hibah yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Timur hingga merugikan negara triliunan rupiah.
2. Penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4.
3. Hapus dan usut segala bentuk pungli di sekolah se-Jawa Timur, khususnya SMA dan SMK Negeri.
Semoga situasi segera kondusif dan aspirasi masyarakat Jawa Timur dapat tersampaikan dengan aman dan damai.
dibaca
